A.LATAR BELAKANG
pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.
Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP (Gross Domestic Product) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP.
Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis, banyak proyek-proyek infrastruktur baik yang didanai oleh swasta maupun dari APBN ditangguhkan, tetapi setelah krisis, pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor ini telah turun sekitar 80% dari tingkat pra-krisis. Pada tahun 1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan menjadi jauh lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya 30%-nya untuk infrastruktur.
Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.
Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran pemerintah tahun 2000. Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi.
B.PERMASALAHAN
1.Apa itu infrastruktur?
2.mengapa infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi?
3.apa yang menjadi penghambat infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi dan bagaimana solusinya??
BAB 2
PEMBAHASAN
1.DEFINISI INFRASTRUKTUR
Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat,sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan,agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
Istilah umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa:jalan ,kereta api,air bersih,bandara,kanal,waduktanggul, pengelolahan limbah,perlistrikan,telekomunikasi
Pelabuhan.secara fungsional ,infrastruktur selain fasilitasi,dapat pula mendukung berupa kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat,dristibusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.
World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi sebagai sebuah terminology yang memayungi banyak aktivitas terkait "social overhead capital". Lebih jauh "social overhead capital" ini dipandang sebagai fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam kontekstual pernyataan diatas dapat terlihat bagaimana infrastruktur memiliki peranan yang luas serta dianggap sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi.
Perannya dalam mengembangkan sebuah wilayah tentu tak bisa diragukan lagi, sehingga beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan output ekonomi. Bahkan sebuah pernyataan yang dilansir oleh World Bank (1994) berani menyatakan bahwa secara rata-rata peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% akan berasosiasi dengan peningkatan PDB sebesar 1% pula.
Di Indonesia, krisis ekonomi tahun 1997-1998 membuat pembangunan infrastruktur baik di pusat ataupun daerah menjadi terhambat karena minimnya anggaran belanja negara yang dialokasikan pada pembangunan sektor ini. Keadaan saat ini setelah 13 tahun lewat masa krisis, pembangunan infrastruktur di Indonesia rasanya belum menjadi prioritas pembangunan utama bagi pemerintah. Hal ini tentunya disebabkan besarnya dana investasi pembangunan yang harus disediakan untuk pembangunan infrastruktur serta agak lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bisa infrastruktur itu siap digunakan.
Tetapi melihat manfaatnya yang besar untuk menstimulasi tumbuh dan terdistribusi ekonomi masyarakat serta kemampuannya untuk mendorong investasi dan ekspor, rasanya pengorbanan besar yang dilakukan untuk membangun infrastruktur yang merata di Indonesia merupakan pengorbanan yang pantas dengan manfaat yang diraih. Kisah sukses dari hubungan kausalitas pembangunan infrastruktur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari suksesnya pembangunan jembatan suramadu dalam meningkatkan potensi ekonomi di wilayah Jawa Timur.
2.infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi
Infrastruktur merupakan salah satu bidang profesi yang akhir – akhir ini mendapat sorotan luas masyarakat, media masa dan lembaga keuangan internasional. Penyelenggaraan Infrastructure Summit awal tahun 2005, yang dihadiri wakil dari berbagai negara telah memperkenalkan berbagai reformasi kebijakan sebagai komitmen Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta nasional dan internasional. Infrastruktur Pekerjaan Umum, mempunyai peran vital dalam mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir; merupakanmodal sosial masyarakat; memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat; dan mempertemukan budaya antar masyarakat; mengikat dan menghubungkan antar daerah; dan melalui dukungan Ketahanan Pangan memberikan rasa aman tercukupi kebutuhan dasarnya.
Peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh kesuksesan berbagai program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur, diantaranya program New Deal oleh Presiden Roosevelt, pada saat resesi di USA tahun 1933 yang dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara signifikan telah memberikan dampak positif meningkatkan ekonomi secara signifikan dan lebih 6 juta penduduk dapat bekerja kembali. Untuk Indonesia, peran vital infrastruktur dicerminkan pada target pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang dilakukan Bappenas dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 % pertahun diperlukan investasi untuk infrastruktur jalan, listrik, telepon dan air minum dalam 5 tahun ( 2005 – 2009) secara total Rp. 690 trilyun.
Untuk infrastruktur Pekerjaan Umum, pembangunan sejauh ini pada hakikatnya telah memberi landasan yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dari pengembangan sumber daya air telah menjadi pendukung program ketahanan pangan, dan menjadi sumber air bagi penyediaan air minum dan air untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir yang kesemuanya mendukung pengembangan perkotaan, industri dan sektor jasa. Dibidang jalan, telah terbangun Aset Jalan Nasional, Propinsi, Kabupaten, dan Kota serta Jalan Tol dengan panjang keseluruhan 346.000 km, yang telah menghubungkan berbagai pusat permukiman dan pasar, sehingga memberi manfaat terutama meningkatnya mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam ekonomi nasional.
Sistem air bersih terbangun melayani 45 juta atau 40% penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8% penduduk perdesaan, dan pembangunan prasarana lingkungan permukiman tersebar di kota besar dan sedang telah memberi manfaat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal, serta terbukanya kesempatan kerja
Namun perlu disadari bahwa pada saat ini masih dijumpai berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum. Terdapat kesenjangan aset infrastruktur antar wilayah, belum optimalnya jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, jaringan jalan masih banyak yang kondisinya tidak mantap, keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke pemasaran, masih banyaknya kawasan kumuh maupun kinerja sebagian besar PDAM yang belum mantap.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, visi, misi dan strategi telah dituangkan dalam dokumen “Renstra Departemen PU 2005 –2009”. Visi Departemen PU “Menyediakan infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil & demokratis serta lebih sejahtera”. Adapun misi yang diemban pada pokoknya menata ruang nusantara yang nyaman dan berkualitas, memenuhi kebutuhan infrastruktur PU wilayah berupa infrastruktur sumber daya air dan mengembangkan infrastruktur PU di permukiman melaksanakan pembinaan bangunan gedung, mendorong berkembangnya industri konstruksi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur PU, meningkatkan keandalan mutu infrastruktur PU, mengembangkan organisasi efisien, dan SDM profesional.
Dalam kerangka ” Infrastructure for All ” untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah indonesia, maka dilakukan pendekatan kewilayahan yang mengelompokan wilayah nasional Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya.
a) Infrastruktur di Kawasan Telah Berkembang
• Kawasan ini yang mencakup P. Jawa, Bali, dan Sumatera, relatif telah jauh berkembang kegiatan ekonominya dengan dukungan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) barat (Selat Sunda – Laut Natuna) dan bahkan dapat dipandang sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi. Sumber pendanaan pengembangan infrastruktur di samping dari sumber pemerintah juga semakin mengandalkan kemampuan pendanaan swasta.
• Sebagai ilustrasi kesatuan antara P. Jawa dan P. Sumatera ini memerlukan dukungan sistem transportasi yang terpadu, terutama pengembangan sistem jaringan jalan Pantura Jawa dan Lintas Timur Sumatera beserta sarana penyeberangan Selat Sunda, serta beberapa pelabuhan Samudera dan Nusantara yang merupakan pula bagian dari ASEAN Highway. Hal ini untuk mendukung pesatnya perluasan kawasan industri terutama di Sumatera bagian selatan.
b) Infrastruktur di Kawasan Mulai Berkembang
• Kawasan ini meliputi P. Kalimantan, P. Sulawesi, dan NTB yang didukung ALKI tengah (Selat Lombok - Selat Makasar). Pertumbuhan ekonominya dicirikan kegiatan-kegiatan baru yang mulai berkembang. Keadaan “baru berkembang” itu dapat merupakan peluang pula dalam pembenahan lingkungan hidup seluruh wilayah, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendanaan infrastruktur selain dari pemerintah juga telah di mulai dengan kemitraan antara pemerintah dengan swasta.
• Sebagai ilustrasi sistem infrastruktur transportasi dikembangkan melalui jalan lintas Kalimantan (sebagai bagian Pan Borneo Highway yang disepakati merupakan bagian Asean Highway), jalan lintas Sulawesi, beserta outlet-outlet pelabuhan Samudera dan Nusantara, terutama pelabuhan Makassar dan Bitung.
c) Infrastruktur di Kawasan Pengembangan Baru
• Kawasan pengembangan baru meliputi kepulauan Maluku, Papua, dan seluruh Nusa Tenggara Timur, yang didukung oleh ALKI timur (Laut Arafuru – Laut Banda – Laut Maluku). Prioritas yang ditangani adalah pemanfaatan sebaik-baiknya sumber daya alam, terutama lahan pertanian dan potensi kelautan, secara besar-besaran bagi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sebagai ilustrasi kesatuan sistem transportasi terpadu (laut, darat, dan udara) dikembangkan jaringan jalan yang cepat fungsional. Tata penanganan khusus pulau-pulau kecil (terpencil) dilakukan dengan mengembangkan antara lain sistem air baku dan air bersih, dan jaringan jalan.
• Pendanaan infrastruktur banyak tergantung pada ketersediaan dana investasi Pemerintah baik pusat maupun daerah
Selanjutnya dalam Renstra Dep. PU tersebut telah ditetapkan pula sasaran dan kegiatan lima tahun mendatang yang sesuai prioritasnya tertuang tahunan dan bersifat rolling program. Untuk melaksanakan kegiatan selama lima tahun mendatang tersebut diperlukan investasi Rp. 225 trilyun. Namun, pemerintah diperkirakan hanya mampu membiayai Rp. 127 trilyun, dengan memperhitungkan pula adanya bantuan internasional. Dalam menghadapi “financing gap” dalam investasi infrastruktur PU, maka untuk menutup defisit pembiayaan Rp. 98 trilyun, diupayakan partisipasi pihak swasta sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah mereformasi kebijakan demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam menarik minat swasta berinvestasi dibidang infrastruktur pekerjaan umum.
3.hambatan infrastruktur dan solusi
Selama enam tahun perkembangan infrastruktur di Indonesia boleh dibilang tak bergerak maju. Sehingga infrastruktur dituding sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini terdapat enam permasalahan yang menghambat perekonomian Indonesia, yakni ketidakpastian hukum, aturan daerah, buruknya infrastruktur, masalah buruh, masalah perpajakan, dan bea cukai. Kondisi infrastruktur yang jelek diakui menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.
Sekretaris Jenderal Gabungan Eksportir Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengungkapkan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan infrastruktur mengingat kondisinya yang masih sangat parah baik infrastruktur jalan darat dan laut, maupun di pelabuhan. Kondisi jalan yang rusak telah menyebabkan high cost economy bagi para pelaku eksportir Indonesia, karena kelancaran arus barang terganggu.
Padahal, , belanja pemerintah untuk infrastruktur melalui APBN terus meningkat setiap tahun. Tahun 2011, belanja pemerintah di APBN untuk infrastruktur mencapai Rp1.230 triliun. Namun, belanja pemerintah sebesar itu belum mampu mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur karena alokasi yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik hanya sekitar 30%-40%. Dan setiap tahun kekurangan belanja modal infrastruktur mencapai Rp500 triliun.
begitu pun, akses jalan menuju pelabuhan saat ini kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera membenahi jalan-jalan tersebut. Tujuannya, tidak hanya sekadar kelancaran di jalan menuju pelabuhan, tetapi juga dalam rangka meminimalisir ongkos-ongkos logistik yang berujung kepada penurunan harga produk.
pelabuhan adalah pintu gerbang suatu negara. Infrastruktur pelabuhan merupakan kunci daya saing, terlebih bagi arus ekspor-impor barang. Bila pelabuhan tidak efisien, maka logisitik akan terganggu, yang pada gilirannya akan memperlemah perekonomian bangsa. Sebagai negara kepulauan, prioritas pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah infrastruktur antarpulau guna mengintegrasikan kepulauan seolah-olah menjadi satu daratan, seperti memperbanyak dan memperbesar kapasitas pelabuhan laut.
Prioritas lain, adalah pembangunan interkoneksi jaringan transmisi listrik antarpulau, karena transmisi listrik adalah transmisi energi yang merupakan urat nadi untuk akselerasi roda pembangunan. Pembangunan transmisi listrik dapat dimulai dari wilayah daerah pantai, karena daerah pantai adalah pintu masuk pertama kegiatan ekonomi antarpulau. Jika infrastruktur listrik tersedia, perdagangan antarpulau pun akan semakin berkembang. Rakyat berharap anggaran pemerintah yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur tersebut bisa tepat sasaran, terarah, dan sesuai dengan skala prioritas. (ST)
